MetronusaNews.com | Pesisir Barat lampung – Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yakni M. Amin Basri, Risman, dan Mad Muhizar, pada Jumat (27/12), Menemukan adanya sejumlah proyek bermasalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Pesisir Barat. Proyek-proyek tersebut diduga tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, M. Amin Basri, mengatakan temuan mengejutkan terkait kualitas material yang digunakan dalam beberapa proyek pembangunan. Menurut Amin, material yang diterapkan dalam sejumlah proyek tersebut tidak mengacu pada aturan dan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.
Tiga proyek yang menjadi fokus sidak tersebut adalah pembangunan jalan wisata Walur-Lintik di Kecamatan Krui Selatan, pembangunan talud di belakang kantor Camat Pesisir Tengah, dan pembangunan Gedung TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat. Amin menyebutkan, seluruh proyek ini tidak memperhatikan kualitas dan kapasitas material yang memadai, melainkan terlihat seperti dibangun hanya untuk memenuhi syarat tanpa mengutamakan kualitas.
Amin juga menyampaikan kekesalan terkait sikap pemerintah daerah dan pihak rekanan yang seolah mengabaikan peringatannya sebelumnya. Sebagai politisi dari Partai PPP, Amin telah beberapa kali mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan haruslah berkualitas, namun hal tersebut ternyata tidak digubris dengan baik. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi anggota DPRD tersebut.
Atas temuan ini, Amin menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan membenahi proyek-proyek yang bermasalah. “Kami akan memastikan agar proyek-proyek ini segera diperbaiki. Uang dari pajak rakyat harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Amin.
Ia juga mengatakan akan terus memantau proyek-proyek tersebut. “Harapan kami adalah agar material yang tidak sesuai segera diganti dan diperbaiki. Kami akan terus mengawasi, karena dari hasil sidak ini terlihat jelas bahwa banyak pembangunan yang tidak dikerjakan secara maksimal, apalagi jika tidak dipantau,” tambah Amin.
Mad Muhizar, Anggota DPRD Pesisir Barat dari Partai PDIP yang ikut dalam sidak tersebut, mengungkapkan kekecewaannya atas temuan yang didapatkan. Menurut Muhizar, temuan ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat. “Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan asal-asalan, karena itu akan merugikan masyarakat,” kata Mad Muhizar .
Mad Muhizar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Pesisir Barat, membeberkan rincian temuan yang ia saksikan di lapangan. Salah satu temuan mencolok adalah kualitas jalan wisata Walur-Lintik, yang dibangun dengan ketebalan Hotmix hanya sekitar 1 sentimeter, padahal seharusnya minimal 4 sentimeter. Selain itu, ia menemukan bahwa base course, yaitu lapisan bawah jalan, yang seharusnya diletakkan sebelum aspal, tidak ada. Sebagai gantinya, pihak rekanan hanya menempelkan aspal di atas jalan lama yang sudah rusak.
Proyek pembangunan talud di belakang kantor Camat Pesisir Tengah juga tidak luput dari temuan Muhizar. Ia menyebutkan bahwa banyak batu bulat yang digunakan dalam pembangunan talud tersebut, yang seharusnya tidak digunakan. Selain itu, banyak bagian talud yang sudah mengalami keretakan meskipun proyek tersebut baru saja dikerjakan.
Terkait pembangunan Gedung TP-PKK Kabupaten, Muhizar juga menyoroti beberapa kekurangan yang sangat signifikan. Di antaranya adalah sisi besi beton yang sudah mengalami korosi, plafon yang mulai jebol, serta berbagai kerusakan lainnya yang menunjukkan kurangnya kualitas dalam pengerjaan proyek tersebut.
Mad Muhizar menegaskan bahwa DPRD akan segera menggelar hearing untuk membahas masalah ini lebih lanjut. “Kami akan memanggil pihak konsultan perencanaan, pengawasan, rekanan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Kami ingin penjelasan mereka mengapa proyek-proyek ini bisa bermasalah,” Tandas Nya.
Lebih lanjut, Muhizar menyatakan bahwa DPRD Pesisir Barat tidak akan membiarkan proyek-proyek yang tidak sesuai aturan dan perencanaan dibiarkan begitu saja. “Kami akan meminta agar semua proyek yang bermasalah segera diperbaiki. Ini demi kepentingan masyarakat dan demi penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” kata Muhizar dengan tegas.
Hasil sidak ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat harus diperketat. DPRD berjanji akan terus melakukan pengawasan intensif untuk memastikan kualitas pembangunan yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan proyek-proyek yang berkualitas buruk dapat diperbaiki demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.(TIM/*)
