MetronusaNews.co.id | Perhimpunan Wartawan Tangerang Selatan/Tangsel (PERWATAS) mengkritik Wali Kota Benyamin Davnie. Sebab, Wali Kota Benyamin Davnie dinilai “gagal” dalam mengatasi salah satu persoalan utama di Tangsel: banjir.
“PERWATAS mengkritisi kebijakan Wali Kota Benyamin Davnie yang tidak holistik dan komprehensif dalam menangani atau mengatasi salah satu persoalan utama di Tangsel, yaitu banjir,” ujar Ketua PERWATAS, Agus Supriyanto dalam siaran persnya, Ahad, 09 Maret 2025.
Kritik ini terkait banjir yang melanda Tangsel beberapa hari ini. Kota Tangsel “dikepung” banjir akibat intensitas hujan deras yang menyebabkan beberapa sungai meluap airnya.
Menurut Agus, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie “gagal” dalam menuntaskan masalah banjir. Kata dia, hal itu sangat ironis.
Mengapa? Agus melanjutkan, hal tersebut dikarenakan, Benyamin Davnie sudah 2 periode menjadi wakil wali kota dan 2 periode menjabat wali kota Tangsel.
“Berarti, 10 tahun menjadi wakil wali kota dan 5 tahun lebih jadi wali kota Tangsel, Benyamin Davnie tidak berdaya menghadapi persoalan banjir di wilayah yang dipimpinnya,” kritik Agus.
Dengan modal waktu memimpin selama itu, tukas Agus, harusnya, Benyamin Davnie memiliki pengalaman yang lebih dari cukup untuk mengatasi banjir di Tangsel. “Itu waktu yang lebih dari cukup untuk dapat menginventarisasi masalah dan mengatasi persoalan banjir di Tangsel,” ucapnya.
Terlebih, sambungnya, lokasi banjir yang ada di Tangsel, selama bertahun-tahun mayoritas di situ-situ juga. “Misalnya, daerah yang jadi langganan banjir adalah Perum Rosewood Serua Indah, Jl. Aria Putra, Pamulang Permai,
Perum Puri Bintaro Indah Jombang, Jalan Raya Ceger Perum Taman Mangu Jurangmangu, Waroeng Lengkong dan Graha Mas Serpong Serpong Utara, Villa Dago Benda Baru,. Jalan Flamboyan Reni Jaya, Pamulang Barat. Dan, tentu masih banyak lagi titik-titik lainnya,” sebut Agus.
Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,8 triliun, tandas Agus, seharusnya, Wali Kota Tangsel dapat memaksimalkan upaya penanganan masalah banjir. “Anggaran sebesar itu dapat dimaksimalkan untuk mengatasi persoalan banjir di Tangsel yang hingga saat ini belum ada way out (jalan keluarnya),” tegas Agus.
Dijelaskannya, PERWATAS menilai, ada beberapa variabel utama penyebab banjir. “Di antaranya, buruknya sistem drainase, banyak daerah serapan air (Ruang Terbuka Hijau/RTH) yang digunakan untuk membangun perumahan, lemahnya pengawasan dinas-dinas terkait, tidak adanya alat deteksi banjir kiriman, kebiasaan membuang sampah di kali dan saluran air,” ia menguraikan.
Agus mengatakan, PERWATAS bukan hanya mengkritik, melainkan coba memberikan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan banjir di Tangsel? Apa solusi yang diberikan PERWATAS?
“Pertama, Pemkot Tangsel harus all out dan fight dalam mengatasi banjir. Bukan menangani banjir seperti memadamkan api ketika ada kebakaran. Ini tidak efektif. Karena, saat tidak ada hujan, dianggap baik-baik saja. Pemkot harus sekuat tenaga dengan mengajak seluruh stakeholder yang ada bersama-sama mengatasi banjir di Tangsel,” terangnya.
“Lalu, ke-2, wali kota Tangsel harus berani melarang para pengembang yang membangun perumahan di area resapan air. Wali kota harus berani tidak memberikan izin kepada para pengembang nakal yang nekat membangun perumahan di daerah resapan air,” tegas Agus.
Ke-3, PERWATAS, ungkap Agus memberikan solusi: harus dimunculkan goodwill Pemerintah Kota Tangsel, yaitu niat baik yang dibangun antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi banjir. “Solusi berikutnya, organisasi perangkat daerah (OPD-OPD) di Tangsel jangan ‘lemah syahwat’ dalam mengeksekusi peraturan yang ada,” cetus dia.
Fungsionaris PERWATAS, Rudi Kurniawan menambahkan, solusi lain adalah pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara serius dalam mengatasi banjir. “Terutama melibatkan dunia akademisi yang dapat memberikan saran dan solusi dari sisi aspek kajian ilmiah terkait banjir. Tangsel gudangnya akademisi, tentu bisa dihadirkan untuk melakukan kajian mendalam soal banjir,” tambah Rudi.
Di akhir rilisnya, Agus menandaskan, sebagai penyangga ibu kota dan satelitnya Jakarta, Tangsel dapat berkoordinasi lebih jauh terkait penanganan banjir. “Misalnya, Tangsel belum punya alat pendeteksi banjir kiriman dari Bogor, maka bisa berkoordinasi dengan DKI Jakarta. Karena, Jakarta punya alat itu,” pungkasnya.
