MetronusaNews.co.id | Probolinggo – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun 2024, Senin (2/6/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Terhadap Raperda Tentang LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Secara bergantian, PU Fraksi-fraksi ini dibacakan oleh juru bicara masing-masing. Mulai dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).
Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya menyampaikan terkait dengan infrastruktur meminta penjelasan bagaimana reaksi dan respon Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait dengan bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Seperti putusnya jembatan gantung, longsor tebing, jalan rusak dan sebagainya.
Selanjutnya Fraksi PKB dalam salah satu PU-nya mengungkapkan sektor pertanian memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah hingga nasional. Program pertanian di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 fokus pada peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan dengan realisasi anggaran Kabupaten Probolinggo mencapai 95,15% pada program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana namun masih dapat ditemukan permasalahan-permasalahan terkait sarana pertanian diantaranya kesulitan udara serta irigasi yang kurang memadai.
Kemudian, Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu PU-nya Menyebutkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, masyarakat ketersediaan sarana penunjang seperti genset di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar terkait dengan permasalahan yang terjadi di UPT Puskesmas Jorongan berdasarkan informasi serta peninjauan di lapangan.
Diketahui bahwa kondisi genset saat ini kurang optimal, baik dari segi kapasitas maupun performanya. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan, terutama pada saat terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Mengingat pentingnya keberadaan genset tersebut sebagai sumber cadangan listrik apalagi pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Jorongan yaitu 24 jam yang mengharuskan adanya listrik. Mohon tanggapan dalam menangani kondisi di UPT. Puskesmas Jorongan untuk menjamin pelayanan kesehatan berkelanjutan, khususnya saat terjadi pemadaman listrik.
Lalu Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 2.570.000.000.000 atau sekitar 94,15% dari total anggaran yang direncanakan. Khusus pada belanja modal, serapan anggaran tercatat sekitar Rp 270.000.000.000 atau hanya 88,89%, yang tentu berdampak langsung terhadap tertundanya sejumlah pembangunan fisik yang telah direncanakan. Lebih lanjut, pada pos belanja tak terduga, realisasi yang tercatat hanya sekitar Rp 2.081.000.000 atau sekitar 34,54%, menunjukkan bahwa dana kontingensi tidak termanfaatkan secara optimal. Fraksi Partai NasDem memandang kondisi ini sebagai sinyal atas lemahnya pelaksanaan anggaran, baik dari sisi perencanaan teknis, kesiapan pelaksanaan maupun kemampuan respon terhadap kebutuhan yang mendesak. Sehubungan dengan itu, Fraksi Partai NasDem melontarkan apa yang menjadi kendala utama dalam rendahnya serapan belanja, khususnya modal belanja? Apakah disebabkan oleh minimnya kebutuhan yang mendesak, proses birokrasi yang lambat atau lemahnya mekanisme respon terhadap kondisi darurat?.
Fraksi PPP dalam salah satu PU-nya mengatakan data yang ada dalam lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah tahun 2024 terdapat angka sebesar Rp 61 miliar lebih. Dari yang diamati penagihan terbesar ada pada tagihan pajak sebesar Rp 29 miliar lebih dan pada BLUD (RSUD Tongas,RSUD Waluyo Jati dan puskesmas). Mengapa dan F-PPP meminta penjelasan.
Terakhir Fraksi PDI-P melalui salah satu PU-nya menyampaikan hingga Mei 2025, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) teridentifikasi 256 kilometer jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun sedang. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 905,81 kilometer, sekitar 28,25% dalam kondisi rusak. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan jalan rusak tersebut?
Pembahasan ini masih akan berlangsung dengan agenda Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2024.(IPUL Kaperwil Jatim)
