MetronusaNews.co.id | Sorong, – Muhamad Algazali ST. MT, pihak dari OP 3 Balai Wilayah Sungai Papua Barat , menemui awak media ini untuk menggunakan hak jawab nya terkait pemberitaan program Swakelola yang mereka sedang kerjakan di tahun 2025.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Frans Baho yang dikenal sebagai pengamat kebijakan pemerintah, menyoroti Paket APBN Swakelola normalisasi dan Rehabilitasi Talut Jembatan kali Mariat kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025.
Dalam pernyataan di pemberitaan tersebut, Frans Baho menyebutkan mengenai Mekanisme Swakelola adalah paket berbentuk pekerjaan fisik dan non fisik merupakan kewenangan Ka Satker OP yang membawahi 0P 1.2,3 dan 4. bekerja sama dgn PPK 0P untuk menentukan siapa”dan CV mana saja yang Orang Asli Papua menjabat Direktur/Direktris yang berhak mendapatkan paket Swakelola.
Muhamad Algazali ST. MT, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Frans Baho memang benar ditahun sebelumnya, tapi mekanisme itu sudah dirubah di tahun 2025.
“Di tahun 2025 mekanisme Swakelola type 1 yang kami laksanakan ada perubahan, jadi pelaksanaan nya murni dikerjakan oleh pihak Satker, tanpa ada penunjukan langsung atau penyedia jasa ” ujar lelaki yang akrab dipanggil Algazali ini.
Mendengar penjelasan tersebut, Frans Baho dengan sikap satria mengucapkan permohonan maaf nya atas kekurangannya yang tidak mengikuti informasi terbaru terkait mekanisme tersebut.
River Malibela sebagai pengawas di lapangan dari Satker OP 3 juga memberikan keterangan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, mereka mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi kerja, namun tetap dibimbing dan diawasi oleh pihak BWS.
Dalam pertemuan tersebut pihak BWS pun dapat menerima permohonan maaf dari Frans Baho dan berharap untuk selanjutnya agar awak media tidak perlu sungkan untuk konfirmasi langsung ke pihak BWS bila membutuhkan informasi terkait pekerjaan mereka.
(AB)
