MetronusaNews.co.id | LABUHANBATU SELATAN – Riak Masyarakat ketidakpuasan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kian membesar. Penjabat (Pj) Kepala Desa setempat kini menghadapi desakan keras untuk dicopot dari jabatannya. Jumat, (11/07/2025)
Menyusul serangkaian dugaan pelanggaran yang meresahkan warga. Pj Kepala Desa tersebut dikabarkan sering absen dari kantor desa dan bahkan jarang terlihat mengajar di sekolah, tugas yang semestinya ia emban.
Anshori Pohan, Sebagai masyarakat Desa Tanjung Mulia, secara lugas meminta Bupati Labuhanbatu Selatan bapak Feri Syahputra Simatupang segera mengevaluasi dan mencopot Pj Kepala Desa Tanjung Mulia.
Menurut Anshori, dari kacamata kepemimpinan, Pj Kepala Desa ini dinilai gagal memenuhi ekspektasi masyarakat. Khususnya, ia disorot karena kurangnya transparansi dalam realisasi anggaran desa, sebuah isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil kerap dianggap kurang bijak, baik dalam skala kebijakan umum yang berdampak pada warga maupun dalam tata kelola internal pemerintahan desa yang seharusnya berjalan profesional.
“Seorang Pj Kepala Desa ditunjuk untuk mengisi kekosongan dan memastikan roda pemerintahan desa berjalan lancar, melayani masyarakat. Namun, yang terjadi di Tanjung Mulia justru sebaliknya. Bagaimana bisa desa maju jika pemimpinnya saja jarang ada di tempat dan tidak jelas pertanggungjawabannya?” tegas Anshori Pohan
menyuarakan keresahan warga. “Kami butuh pemimpin yang hadir, bukan hanya nama di atas kertas.”
Indikasi Kuat Intervensi Pihak Luar dan Ancaman Kerugian Negara
Kekhawatiran Anshori Pohan tidak berhenti pada masalah kehadiran dan transparansi. Ia melontarkan dugaan yang lebih serius dan bisa memiliki implikasi hukum: adanya dugaan indikasi kuat bahwa Pj Kepala Desa Tanjung Mulia berada di bawah pengaruh atau ‘disetir’ oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Situasi ini, menurut Anshori, adalah ancaman nyata yang berpotensi besar merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Mulia.
“Ini yang paling ironis dan berbahaya. Jika seorang Pj Kepala Desa sudah tidak independen dan dikendalikan oleh pihak-pihak dengan motif tertentu, maka kebijakan yang lahir bisa jadi bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk keuntungan segelintir orang, Potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) jadi sangat besar,” papar Anshori, menunjukkan kekhawatiran mendalam.
“Kami menduga ada transaksi-transaksi yang tidak sehat di balik layar, yang jika tidak dihentikan, akan mengorbankan masa depan desa ini.”
Masyarakat Desa Tanjung Mulia berharap penuh kepada Bupati Labuhanbatu Selatan untuk tidak menutup mata terhadap berita ini. Desakan ini bukan sekadar keluhan, melainkan permohonan serius untuk dilakukan investigasi menyeluruh dan audit forensik terhadap penggunaan anggaran desa di bawah kepemimpinan Pj Kepala Desa saat ini.
Tindakan tegas dan cepat dari pemerintah daerah sangat dinantikan demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan bersama.
Apakah Bupati Labuhanbatu Selatan akan segera merespons desakan ini dan menindaklanjuti dugaan-dugaan serius tersebut? Waktu yang akan menjawab, namun masyarakat Tanjung Mulia menanti dengan harapan dan kecemasan.
Penulis
Manurung
