MetronusaNews.co.id | Bogor – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengembangan Basis Data dan Isu Prioritas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Cibinong, Kamis (10/7/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Balai Kementrian, tenaga ahli dan beberapa SKPD. Seperti di ketahui POKJA PKP yang dibentuk melalui SK Bupati Bogor beranggotakan Disperkimtan, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bappedalitbang,
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Arif Rachman Suhandi mengatakan, keberadaan Pokja PPKP menjadi sangat strategis dalam mendorong perencanaan pembangunan yang terintregrasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Pokja PKPP berfungsi sebagai platform kolaborasi antara berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan sektor terkait dalam merencanakan serta melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Peningkatan kualitas permukiman dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Salahsatu langkah kunci yang perlu diambil oleh Pokja PPKP adalah penguatan basis data yang mencakup aspek sanitasi, air minum, dan kawasab permukiman kumuh yang menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah,” ujar Arif Rahman Suhandi.
Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor, penguatan koordinasi antar pihak terkait menjadi aspek yang sangat penting.
Menurutnya, salah satu faktor kunci yang mendasari perencanaan pembangunan yang efektif adalah ketersediaan data yang akurat dan relevan.
Dalam konteks ini, pengumpulan dan pengelolaan data berbasis kolaborasi memegang peran vital untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bidang sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman kumuh.
“Namun memang dalam pelaksanaannya Pokja PKPP menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas kerjanya, dan yang menjadi salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar anggota Pokja. Hal ini yang sering menyebabkan keterpaduan dalam pelaksanaan progran serta kebijakan yang tumpang tindih,” kata dia.
Selain itu, Arif Rachman Suhandi melanjutkan, kurangnya pemahaman mendalam mengenai kebijakan yang relevan di tingkat lokal mengakibatkan kesulitan dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah perumahan dan kawasan permukiman.
“Kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan memiliki peranan penting dalam memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor,” terangnya.
“Pokja PPKP diharapkan dapat berperan penting dalam mengintegrasikan data yang ada, menyusun rencana kerja yang terarah, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efisien berdasarkan isu-isu prioritas yang teridentifikasi,” harapnya.
Kemudian, ia menambahkan, melalui kegiatan penguatan kelembagaan lengembangan basis data dan isu prioritas Pokja PKPP diharapkan dapat memperkuat kapasitas anggota Pokja PPKP dalam mebgelola data dan merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mendorong terciptanya pembangunan kawasab permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar upaya jangka pendek untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, tetapi juga merupakan invetasi yang berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Bogor,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappedalitbang, Titi Sugiarti membacakan sambutan Sekretaris Daerah yang berisi arahan, keberhasilan perencanaan pembangunan yang berkualitas, khususnya dalam sektor perumahan, sanitasi air minum, dan kawasan permukiman kumuh memerlukan suatu sistem pengelolaan data yang terstruktur dengan baik.
Oleh karena itu penguatan basis data melalui pengumpulan dan pengelolaan data yang berbasis kolaborasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.
“Pengelolaan data berbasjs kolaborasi akan memastikan bahwa data yang digunakan untuk merencanakan program pembangunan adalah data yang akurat, terkini, dan relevan,” tutupnya.
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengembangan Basis Data dan Isu Prioritas Pokja PPKP diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah daerah dan tenaga ahli pendamping.
sumber : BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bogor
