MetronusaNews.co.id | Tulang Bawang – Komisi II DPRD Kabupaten Tulangbawang menggelar hearing bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.34.5.1.07 Terminal Menggala. Hearing ini digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis biosolar.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kecamatan Menggala tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Tulangbawang Desi Adriansyah, anggota Komisi II Tri Yatmoko dan M. Nur Renaldo, Direktur BUMD Novi Marjani, Koordinator KPP-HAM Mawardi Hendra Jaya, serta sejumlah perwakilan masyarakat sekitar.
Ketua Komisi II DPRD Tulangbawang, Desi Adriansyah, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut telah mencapai kesepakatan antara masyarakat dan pihak pengelola SPBU terkait penyaluran BBM subsidi.
“Alhamdulillah, hari ini telah tercapai titik terang. Kepada masyarakat pengecor sebanyak 41 orang yang hadir, pihak pengelola SPBU telah menyepakati kuota penyaluran BBM subsidi, yakni 100 liter untuk truk, 200 liter untuk kendaraan puso, 80 liter untuk mobil L300, dan 60 liter untuk mobil kecil,” ujar Desi Adriansyah.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, Tri Yatmoko, berharap agar ke depan tidak ada lagi konflik antara masyarakat dan pihak SPBU.
“Semoga ke depan tidak terjadi lagi konflik antara masyarakat, khususnya di Kecamatan Menggala, dengan pihak pengelola SPBU,” ungkapnya.
Koordinator KPP-HAM, Mawardi Hendra Jaya, menambahkan bahwa kesepakatan antara masyarakat dan BUMD telah tercapai. Ia menekankan pentingnya mekanisme resmi dari BUMD dalam proses distribusi biosolar ke depannya.
“Alhamdulillah, hari ini telah dicapai kesepakatan. Kami tinggal menunggu mekanisme resmi dari pihak BUMD agar masyarakat dapat menerima BBM jenis biosolar secara tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Salah satu perwakilan masyarakat, Noviyansyah Habib, menyampaikan apresiasi atas difasilitasinya pertemuan ini oleh DPRD.
“Alhamdulillah, kegiatan hari ini yang difasilitasi oleh Ketua Komisi II DPRD Tulangbawang berjalan dengan baik. Keluhan kami terkait distribusi BBM subsidi telah mendapatkan solusi dari pihak pengelola SPBU dan BUMD. Kami mengapresiasi hal ini dan berharap kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dijalankan sesuai harapan,” kata Noviyansyah.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa masyarakat akan mengambil langkah lebih tegas apabila kesepakatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Jika mereka tidak menepati janji, maka kami siap melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” pungkasnya.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Tulangbawang, khususnya di wilayah Menggala, dapat berlangsung lebih baik, merata, dan tepat sasaran.
(Beni/Tim)
