MetronusaNews.co.id | Makassar – Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sulawesi Selatan mendorong para mitra Tempat Penjualan Kebutuhan Pokok (TPK) dan Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog untuk tetap menjaga stabilitas pasokan serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kebutuhan masyarakat terhadap beras murah yang terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar. Pengawasan dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi, penggantian kemasan, hingga penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Kunjungan langsung ke sejumlah TPK dan RPK di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kanit 5 Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Sulsel, AKP Asep Widiyanto.
“Bulog punya peran penting menjaga harga beras agar stabil dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Program SPHP ini harus dijalankan sesuai aturan. Kami berharap RPK tidak melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun mitra,” ujar AKP Asep, Senin (25/8/2025).
Dit Intelkam menekankan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai penyangga utama menghadapi kondisi pangan yang tidak menentu. CPP tidak hanya berfungsi menjaga harga beras tetap stabil, tetapi juga menjadi instrumen bantuan pangan darurat bagi masyarakat saat terjadi bencana.
Seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin menilai fungsi CPP sangat vital:
“CPP bisa disalurkan untuk SPHP, bantuan pangan, hingga distribusi darurat saat bencana. Dalam waktu satu minggu, stok bisa langsung dikirim ke daerah terdampak. Ini luar biasa sebagai penopang ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Sulsel, Kompol Deni Ratmodihardjo, S.Sos., M.M., menegaskan pihaknya akan terus mengawasi distribusi beras SPHP agar sesuai ketentuan.
“Beras SPHP ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Polda Sulsel berharap RPK menjual sesuai harga resmi, tidak di atas HET. Bila ada penyimpangan, akan ditindak tegas,” ungkap Kompol Deni.
Kepala Perum Bulog Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, S.Sos., M.M., menjelaskan saat ini Bulog tidak hanya menyalurkan beras, tetapi juga komoditas lain seperti gula, tepung, minyak goreng, daging, dan jagung melalui jaringan RPK.
“Kami berharap RPK tidak melanggar aturan dengan menjual beras di atas HET atau melakukan pengoplosan dan mengganti kemasan. Itu pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Kualitas beras SPHP Bulog adalah kualitas premium, dan itu harus dijaga,” tegas Karmila.
Ia menambahkan, Bulog akan terus menggencarkan penyaluran beras SPHP di berbagai titik strategis di Sulsel, termasuk pemukiman padat penduduk, pasar tradisional, hingga lokasi kegiatan sosial. Langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Kehadiran program beras SPHP yang disalurkan melalui RPK mendapat sambutan positif dari warga. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya beras murah di tengah melonjaknya harga pangan beberapa waktu terakhir.
Salah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Rappocini, mengatakan keberadaan beras SPHP membuatnya bisa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan rumah tangga.
“Kalau di pasar harga beras masih tinggi, jadi kami senang sekali ada SPHP ini. Dengan harga lebih terjangkau, kami bisa tetap beli beras tanpa harus mengurangi kebutuhan lain,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh salah seorang buruh harian lepas asal Panakkukang. Ia berharap penyaluran beras SPHP terus digelar, tidak hanya saat harga melonjak saja.
“Jangan hanya musiman, kalau bisa setiap bulan ada. Apalagi menjelang akhir tahun, biasanya harga pangan naik lagi. Program ini betul-betul membantu orang kecil seperti kami,” ungkapnya.
Masyarakat juga berharap pihak Bulog bersama aparat kepolisian semakin ketat mengawasi distribusi, agar beras SPHP benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kalau ada RPK yang nakal jual mahal atau oplos beras, tolong ditindak. Karena kalau tidak, masyarakat kecil yang jadi korban,” kata beberapa pedagang kecil di Makassar.
Dengan berbagai masukan tersebut, warga berharap keberadaan beras SPHP dapat terus berkesinambungan, semakin merata distribusinya, serta mampu menjadi solusi nyata dalam menjaga stabilitas pangan di Sulawesi Selatan. (TIM/Red)
