MetronusaNews.co.id | Bogor – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya menyoroti praktik pengelolaan parkir di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Bogor yang dinilai membebani masyarakat dan rawan penyalahgunaan.
Sekretaris Jenderal PWRI Bogor Raya, Chandra Doso,S.IP menegaskan bahwa fasilitas publik seperti stadion, rumah sakit, terminal, hingga alun-alun seharusnya benar-benar memberi kenyamanan bagi warga. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat mengeluhkan pungutan parkir dengan tarif yang dianggap tidak wajar.
“Lahan parkir itu milik publik. Jangan sampai berubah menjadi ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir mengatur agar parkir tetap memberi kenyamanan, bukan sebaliknya,” kata Chandra, Senin (25/8/2025).
Ia menekankan bahwa regulasi terkait parkir sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah (Perda). Namun, jika pengelolaannya tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, praktik tersebut berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).
Di tempat yang sama, praktisi hukum Rohmat Selamat, S.H., M.Kn. menilai perlunya evaluasi serius oleh Pemkab Bogor. Menurutnya, beberapa titik vital seperti Stadion Pakansari dan rumah sakit pemerintah harus mendapat perhatian khusus karena bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Rohmat bahkan mengusulkan adanya pembebasan biaya parkir untuk kegiatan tertentu, misalnya olahraga rakyat, acara keagamaan, maupun bagi keluarga pasien rawat inap.
“Kami berharap Pemkab Bogor menertibkan dan mengatur kembali sistem parkir. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan justru semakin terbebani dengan biaya parkir yang tidak wajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, fasilitas umum yang dibangun dari pajak rakyat semestinya memberikan akses yang lebih adil bagi warga, bukan justru menjadi beban tambahan.
PWRI Bogor Raya menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu ini agar pengelolaan parkir di Kabupaten Bogor berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Red)
