MetronusaNews.co.id | Waisai-Papua Barat Daya, 2025/08/27. Adrianus sangat kecewa lambatnya team Apresial yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk turun ke Foley melakukan pengukuran tanah yang disengketakan dalam pembangunan jembatan penyebrangan.
Adrianus Wanma sebagai ketua Aliansi Masyarakat Papua Barat Daya for Prabowo-Gibran, mendatangi Dinas PUPR Kabupaten Raja Ampat dan bertemu dengan kepala dinas PUPR Dedy menanyakan tindak lanjut dari hasil pertemuan di ruang Sekda Kabupaten Raja Ampat untuk pembentukan team Apresial yang akan turun ke Foley, melakukan pengukuran dn penentuan titik koordinat pada area tanah ulayat masyarakat yang disengketakan, dan telah dibangun pelabuhan penyeberangan Foley.
Dalam pertemuan tersebut Dedy menjawab bahwa team Apresial telah dibentuk dan akan turun secepatnya ke Foley melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat.
Kemudian Adrianus menanyakan apakah ada surat pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat dan aliansi untuk bisa bersama sama dengan team Apresial melakukan pengukuran dan menentukan titik koordinat.
Dedy menjawab bahwa surat pemberitahuan kepada masyarakat pemilik hak ulayat sudah dibuat dan diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat di Foley.
Dan kalau untuk aliansi kami tidak memberikan karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan pengukuran dan penentuan titik koordinat pada area jembatan penyeberangan Foley.
Lanjut Dedy apabila dari aliansi mau ikut serta dalam kegiatan pengukuran dan penentuan titik koordinat bersama dengan team Apresial maka kami menyarankan untuk dari aliansi memberikan surat masuk kepada kami pemerintah daerah untuk dapat diberikan ijin keikutsertaan dalam kegiatan tersebut,
Menurut Adrian harusnya ada transparansi ditubuh pemerintahan agar setiap masalah yang berkaitan dengan hak hak masyarakat dan hak ulayat masyarakat, yang berdampak langsung kepada masyarakat bisa terselesaikan dengan tidak ada lagi yang disembunyikan ataupun, permainan permainan yang merugikan masyarakat jelas Adrian sebagai ketua aliansi.
Melihat hal tersebut Roberth George Y Wanma sebagai anggota DPRP fraksi Otsus Propinsi Papua Barat Daya dari Kabupaten Raja Ampat mengatakan bahwa sesungguhnya sangat mengapresiasikan tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah Raja Ampat untuk dapat menyelesaikan masalah Foley, dengan membentuk team Apresial untuk turun menentukan titik koordinat serta melakukan pengukuran di areal sengketa tanah ulayat masyarakat Foley yang dibangun jembatan penyebrangan Foley.
Diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tepat agar tidak ada lagi hal hal yang akan terjadi di kemudian hari
Kita harus transparan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat merasa di perhatikan, dihargai dan dilindungi oleh pemerintah, karena siapa lagi yang harus di percaya kalau kami pemerintah sudah tidak peduli dan menindas hak hak masyarakat dalam hal ini yang berkaitan dengan hak ulayat adat maka kami sangat bersalah besar karena sudah secara langsung menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak dari leluhur.
Dan siapa lagi yang akan bersama sama dengan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kearifan budaya serta hak hak ulayat dan hukum adat yang berlaku dalam setiap kebudayaan di tengah tengah masyarakat kita di wilayah pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat khususnya dan di wilayah Pemerintahan Propinsi Papua Barat Daya pada umumnya, Ujar Roberth.
(Annis Br)
