MetronusaNews.co.id | Kota Pasuruan – Tiga bulan pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo dan Nawawi, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Berbagai aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat hingga transparansi pengelolaan anggaran, menjadi sasaran kritik.
Beberapa aktivis menilai kinerja pemerintahan masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan gebrakan signifikan. Irfan, seorang aktivis sekaligus tim sukses pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, mengungkapkan kekecewaannya.
“Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar dilontarkan ke tim Anugerah, Mas… supaya masyarakat tahu apakah kami masih solid atau sudah tidak solid, mengingat kinerja beliau-beliau yang seperti saat ini,” ujarnya Kamis (19/6).
Irfan menunjuk beberapa kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, termasuk penghentian program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat dan belum terpenuhinya janji kampanye, seperti layanan kesehatan gratis, fasilitas untuk UMKM, dan akses pendidikan yang lebih baik. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pemerintahan.
“Ada beberapa hal yang kami anggap tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan. Seperti isu-isu mutasi tenaga PNS ke posisi strategis tanpa proses yang transparan, serta pengelolaan anggaran yang kurang optimal, menjadi sorotan utama kami,” tegas Irfan.
Senada dengan Irfan, Ayik Suhayya, SH, juga menyampaikan kritik. Ia menekankan pentingnya realisasi janji kampanye, seperti program pemberdayaan UMKM lokal, jaminan kesehatan yang merata, dan akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
“Kami menuntut realisasi janji kampanye yang belum terpenuhi, seperti program pemberdayaan UMKM lokal, jaminan kesehatan yang pemerataan dan akses pendidikan,” tegas Ayik.
Ayik juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan. Ia berharap pemerintah kota segera melakukan evaluasi terhadap PAD yang dinilai membebani rakyat dan memastikan kebijakan yang berpihak pada pelayanan publik.
“Seharusnya pemerintah daerah merespons tuntutan rakyatnya dan para aktivis dengan menjelaskan capaian kinerja, mengakui beberapa kekurangan, dan berjanji akan melakukan perbaikan,” tandas Ayik.
Sorotan terhadap 100 hari lebih masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan ini menunjukkan ekspektasi tinggi masyarakat dan aktivis terhadap kinerja pemerintah daerah serta tuntutan pertanggungjawaban atas janji-janji politik yang telah disampaikan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Pasuruan terkait kritik yang disampaikan para aktivis.
(Ipul)
