Metronusanews.co.id | Probolinggo, Jawa Timur – Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, setara, dan inklusif melalui sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Aparat Penegak Hukum. Kegiatan yang berlangsung Kamis (3/7) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo ini dibuka langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin.
Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa PUG bukan hanya soal memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga menciptakan sistem yang adil bagi semua. “Kami berkomitmen menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota inklusif. Pengarusutamaan gender adalah pijakan utama kami dalam mewujudkan pembangunan yang tidak diskriminatif, tapi terbuka bagi semua,” tegasnya.
Wali Kota juga menyebutkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, termasuk kerja sama dengan komunitas difabel dan kebijakan Kota Layak Anak. Sosialisasi ini, menurutnya, merupakan investasi penting dalam membentuk sistem hukum dan peradilan yang lebih adil dan sensitif terhadap isu-isu gender.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. “Kami telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga Kejaksaan dalam menangani isu-isu gender. Karena dalam penilaian Kota Layak Anak, indikator terkait gender sangat krusial,” ujarnya.
Rey mengakui adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Ia menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terintegrasi dalam penerapan PUG, sesuai Permendagri No. 67 Tahun 2011 dan Perda Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2020.
Sosialisasi diikuti 50 peserta dari aparat penegak hukum, perangkat daerah, dan organisasi masyarakat. Narasumber dari BKPSDM Provinsi Jawa Timur, Arie Cahyono, turut memberikan pemahaman tentang perspektif gender dalam kebijakan dan layanan publik.
Pemerintah Kota Probolinggo berharap sosialisasi ini menginternalisasi nilai-nilai keadilan gender dalam pelaksanaan tugas seluruh elemen pemerintahan dan penegak hukum, sebagai langkah menuju Kota Probolinggo yang inklusif dan berdaya saing, serta kontribusi bagi Indonesia Emas 2045.
(Dian Kabiro)
