MetronusaNews.co.id | Purbalingga – Audensi yang berlangsung pada 3 September 2025 di ruang rapat kantor Bupati Purbalingga berakhir tanpa titik temu. Pemerintah daerah dinilai hanya mengandalkan laporan manis yang jauh dari realita lapangan, yang sebenarnya penuh kekacauan dan ketidakberesan.
Abah Selamet Wahidin dengan tegas menyampaikan, “Pergerakan kami bukan sekadar aksi turun ke jalan. Ini adalah perjuangan di segala lini. Kami menolak pergerakan yang disusupi kepentingan yang merugikan teman-teman pejuang di lapangan.”
Ia menambahkan, “Kami akan bergerak tanpa batas hingga pemerintah benar-benar mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan kami. Di antaranya: pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberatkan rakyat, pengusutan tuntas pungutan liar dalam proyek fisik dan nonfisik, evaluasi ketat dan transparan terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah yang selama ini sarat kepentingan dan bias, serta peninjauan ulang Perda Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum berjalan adil dan proporsional. Masih banyak hal yang harus diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.”
Seluruh ketua ormas, LSM, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Purbalingga Bersatu menyatakan kesepakatan untuk melakukan aksi tanpa batas. “Kami akan bergerak secara serentak dan terkoordinasi,” tegas mereka bersama-sama.
Pergerakan ini akan dipimpin oleh komando pusat, di mana setiap koordinator LSM, ormas, dan tim relawan bertanggung jawab penuh terhadap waktu dan strategi di wilayahnya masing-masing, namun tetap dalam satu komando utama. Ribuan peserta siap dikerahkan untuk melakukan orasi dan menyuarakan aspirasi secara terbuka kepada publik.
Aliansi Purbalingga Bersatu memastikan bahwa perjuangan ini akan dimulai pada bulan September sebagai bentuk perlawanan nyata demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat Purbalingga.
(Nunung)
